Rekam KTP-el Serentak Warga Binaan Tingkatkan Akurasi Data Pemilih

Bagikan Berita

Jakarta, kpu.go.id - Mulai hari ini, Kamis (17/1/2019), hingga dua hari kedepan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertemu dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pencatatan dan perekaman data kependudukan bagi warga binaan disemua lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pencatatan masyarakat yang telah memiliki KTP-el, juga bagi mereka yang memiliki hak suara di 17 April 2019 nanti.

Ketua KPU Arief Budiman yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik kerja sama ini dengan mengatakan bahwa relasi yang terbangun lintas kementerian / lembaga ini dapat meningkatkan keakraban hak pilih warga terjamin di hari pemungutan suara nanti.Dengan semakin validnya pemilihan memiliki KTP-el maka prinsip pemilihan pun semakin lengkap. “Karena prinsip pemilu itu diatur penyelenggaraan ada penyelenggara, peserta dan pemilih. Nah hari ini bagian penting dari pemilihan (pemilu) dapat dikerjakan dengan baik, ”ujar Arief di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta.

Arief berharap gerakan yang dilakukan disemua lapas se-Indonesia ini juga terus digelorakan hingga ke setiap lini masyarakat. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang memiliki KTP-el sebagai syarat untuk bisa memilih nanti. “Dengan nomor identitas tunggal, penyelenggara juga bisa melayani pemilih dengan baik,” tambah Arief.

Dikesempatan selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta bantuan yang dilakukan kementeriannya mendukung dengan Kemenkumham dapat mendukung warga binaan yang memiliki hak suara di pemilu nanti. Menurut dia melepaskan orangnya maka selama yang dimiliki memiliki hak untuk mencoblos maka harus diperjuangkan. “Ini hak konstitusional warga negara, siapa saja yang dilindungi,” ucap Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo berharap dengan adanya perekaman kepada warga binaan di lapas, maka tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 nanti dapat diperoleh. “Mudah-sukses taget KPU terwujud,” tambah Tjahjo.

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly menjelaskan latar belakang pihaknya menggelar pendataan dan perekaman identitas warga binaan untuk melindungi hak pilih warga di pemilu nanti. Menurut dia, hak warga binaan yang lebih banyak dirampas karena bagian dari hukuman jangan lagi ditambah dengan hak politik mereka untuk bisa memilih pemimpin. "Masa kita rampas juga pilihan pemimpinnya, saya kira tidak adil," tutur Yasonna.

Yasonna pun berharap dengan di datanya warga binaan untuk memiliki KTP-el dan bisa memilih, maka kualitas dari pemilu nanti akan lebih baik.

Sebelumnya Dirjen Pas, Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan dari seluruh warga binaan yang ada di Indonesia baru 31 persen yang sudah terdata sebagai pemilih.Sisanya tidak pernah memilih sebagai pemilih karena harus terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah sudah pernah mendata, disetujui atau belum memiliki kartu kependudukan.

Dan melalui kegiatan pencatatan dan perekaman serentak ini dia berharap 69 persen warga binaan yang belum terdata pemilih bisa menggunakan hak suaranya di 17 April 2019 nanti. ( hupmas kpu dianR / foto: dosen / ed diR )

Total Page Visits: 312 - Today Page Visits: 1

Admin KPU Rohul

Website Resmi KPU Kabupaten Rokan Hulu

Leave a Reply

Close Menu