Konsolidasi KPU se-Riau Pasca PERPPU 2 Tahun 2020

Bagikan Berita

Konsolidasi KPU se-Riau Pasca PERPPU 2 Tahun 2020″. Acara tersebut dilakukan melalu daring dengan aplikasi google meet. Diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Riau, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Sekretaris KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota. Hadir juga dalam forum itu, Komisioner KPU Republik Indonesia, Pramono Ubaid Tanthowi yang dilaksanakan Tanggal 14 Mei 2020

Konsolidasi tersebut dilakukan mengingat pentingnya kesepahaman seluruh anggota KPU di Riau, baik tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota pasca terbitnya PERPPU 2 tahun 2020. seperti diketahui, bahwa tanggal 4 mei 2020 lalu telah terbit PERPPU 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga uu pemilihan no 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Helat itu juga membicarakah antisipasi langkah-langkah tehnis yang dipandang urgen dan perlu.

Konsolidasi KPU se-Riau dibuka oleh Ilham M. Yasir, Ketua KPU Riau. Ilham  M. Yasir menyampaikan dalam pengantar konsolidasi bahwa saat ini KPU Riau telah menjalankan edaran KPU RI untuk menjalankan kerja dari rumah (work from home) dengan penyesuaian yang bersifat lokalistik. Penyesuaian yang dillakukan adalah adanya piket kerja yang terjadwal baik di tingkat staf atau sekretariat dan juga komisioner. Luaran dari kerja dari rumah (work from home) itu adalah adanya laporan kinerja dan juga respon kebijakan yang dikeluarkan oleh Anggota KPU. Ketua KPU Riau, Ilham M. Yasir, juga menambahkan postur anggaran yang telah ditandatangi oleh Pemerintah Daerah dan KPU Kab/Kota yang pilkada 2020. Selain itu, Ilham juga menyampaikan anggota KPU se Riau, dan juga sekretariat dalam keadaa sehat wal afiat, tidak ada yang teridentifikasi terpapar virus Covid-19. Hanya saja, trend di Riau, warga yang terpapar virus Corona masih bergerak naik. Sedangkan Pemda yang telah disetujui pemerintah memberlakukan PSBB ada 6 daerah yakni Pekanbaru, Pelalawan, Kampar, Siak. Dumai, dan Bengkalis.

Pramono Ubaid Tanthowi, dijemput untuk memberikan arahan dari KPU RI. Dalam arahannya, Pramono menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi suatu pandemi yang sama sekali di luar kuasa kita. Tidak ada yang menyangka bahwa dunia, dan kita akan menghadapi ujian berat seperti yang kita rasakan sekarang. Pandemik itu berdampak pada perhelatan besar Pemilihan serantak tahun 2020. Setelah KPU membuat putusan penundaan tahapan pilkada, kemudian pemangku kepentingan utama yakni pemerintah dan DPR juga Bawaslu dan DKPP bersepakat menunda Pilkada september 2020, kita bersyukur akhirnya pemerintah menerbitkan PERPPU No. 2 Tahun 2020. PERPPU Itu menyatakan bahwa pilkada akan dilakukan pada Desember 2020. Dengan adanya PERPPU itu, KPU saat ini sedang menyiapkan tahapan pemilihan jelang desember 2020. PERRPU 2/2020 juga meminta KPU agar melakukan inovasi tata cara yang relevan dalam menghadapi potensi ancaman wabah virus. Kemaren, (13 Mei), KPU telah melaksananan forum diskusi terpumpun dengan banyak pihak tentang bagaimana tata cara yang terbaik dengan mempertimbangkan kualitas penyelenggaraan pemilihan dan juga keselamatan penyelenggara dan juga warga. Dalam melihat trend kasus Covid-19, memang kita tidak bisa terlalu optimis wabah akan berhenti pada mei atau juni 2020. namun kita juga tidak boleh terlalu pesimis di tengah situasi pandemi. Di antara hal yang juga menjadi pemikiran KPU RI adalah bagaimana penyediaan alat perlengkapan diri (APD) bagi penyelenggara pemilu agar dalam melaksanakan tahapan yang mensyaratkan pertemuan jumlah massa dapat terlindungi. Tentu penyediaan APD tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Belajar dari Korea Selatan, ternyata konsekwensi dari pelaksanaan pemilu di tengah pandemi adalah ketersediaan APD baik bagi penyelenggara, lebih-lebih warga atau pemilih. Tentu, hal itu perlu dibicarakan dengan pemerintah. Terakhir, saya hendak menekankan pentingnya sosialisasi oleh KPU se Indonesia, khususnya di Riau terkait literasi demokrasi, pemilu, dan atau pemilihan. saya kira tidak semua orang memahami istilah-istilah seperti Coklit, atau PPDP. di situlah peran teman-teman KPU untuk menyampaikan ke puublik. Salah satu problem masih munculnya hoak, atau fake news adalah lemahnya literasi publik. keinginan besar publik di ruang politik, tidak diikuti oleh literasi yang kuat. untuk itulah KPU harus hadir memberikan literasi politik.

setelah Pramono Ubadi Tanthowi memberikan arahan, Konsolidasi dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Ketua Divisi di KPU Provinsi kepada seluruh peserta Konsolidasi. acara yang dimulai pukul 13.00 tersebut, berakhir pukul 16,00 WIB.

Total Page Visits: 715 - Today Page Visits: 1

Admin KPU Rohul

Website Resmi KPU Kabupaten Rokan Hulu

Leave a Reply

Close Menu